BATAM, SERUJI.CO.ID – Setelah beroperasi sejak November 2017, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam akhirnya diresmikan, Kamis (20/9) sekitar pukul 13.30 WIB.
Dalam peresmian ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Wakil Gubernur Kepri Isdianto, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Kepri, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan OPD lainnya.
Menpan-RB Syafruddin dalam sambutannya mengatakan MPP ini tujuannya sejalan dengan upaya kecepatan nasional. Mengingat Batam sangat berpotensi dan daya tarik investor, kKarena letaknya yang cukup strategis.
“Mudah-mudahan MPP ini bisa menjadi icon kota Batam. Dan bisa jadi terkenal ke seluruh dunia. Jangan sampai Batam kalau cepat dengan Yangon, Myanmar. Paling tidak dalam waktu dekat pertumbuhan ekonomi kota Batam bisa menyamai pertumbuhan nasional 5,2 persen,” harapnya.
Ia menegaskan MPP ini harus menyentuh masyarakat.
“Kalau bisa pelayanan berikan juga ke desa-desa terpencil,” ujarnya.
Menurutnya dengan adanya MPP ini adalah pilar penting untuk pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Jadi bukan hanya Riau atau Batam. Diharapkan MPP ini dapat menjadi sinergi yang baik.
Syafruddin akan melaporkan peresmian ini kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi pada saat melakukan rapat terbatas, Jumat (21/98).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan kota Batam dan beberapa wilayah di Kepri yang telah ditetapkan sebagai wilayah KEK dan FTZ.
“Diharapkan sangat dibutuhkan kepastian hukum untuk menarik investor. Dengan kehadiran MPP ini semoga menjawab persoalan yang dialami investor dalam pelayanan perizinan,” ujarnya.
Ia mengatakan MPP kota Batam telah menerapkan segala sistem pembayaran non tunai dan sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi.
“MPP ini telah menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya,” ungkapnya. (SR01)
