BATAM, SERUJI.CO.ID – Untuk menyelesaikan hak-hak karyawan di PT Nagano Drilube, pasca ditinggal kabur pimpinan perusahaannya ke Jepang, Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang.
“Kami sedang menyiapkan surat ke KBRI di Jepang. Kami sedang siapkan konsepnya. Dari BP Batam sendiri, tahun ini tidak ada lagi perwakilan BP Batam di Jepang,” kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegiharto kepada wartawan di BP Batam, Kamis (13/9).
Menurut Ady, kasus yang terjadi di PT Nagano sama seperti kasus PT Hantong di Batuampar. Pimpinan perusahaan kabur, sehingga berimbas pada hak-hak karyawan yang belum terbayarkan.
“Kasus Nagano sama seperti Hantong. Perusahaan itu lagi ada order, ada pekerjaan. Tapi kita tak tahu dari sisi internal perusahaannya seperti apa. Kalau Hantong, perusahaan di Singapuranya bermasalah utang-piutang dan berdampak pada perusahaan yang ada di Batam,” ungkapnya.
Terkait order dari pihak lain, lanjut Ady, BP Batam masih berkomunikasi dengan serikat pekerja di sana. Termasuk dengan pengelola kawasan industri di Batamindo, supaya bisa memfasilitasi pekerja mendapatkan hak-haknya dari customer yang belum membayar ke perusahaan.
“Kami juga sarankan serikat pekerja menyurati Pokja 4 nasional terkait permasalahan ini,” tuturnya.
Baca juga: PT Nagano Drilube Indonesia Tutup dan Pemiliknya Kabur
Ady menjelaskan, dilihat dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)-nya, manajemen PT Nagano sebenarnya termasuk rajin melapor. Laporan untuk evaluasi kesehatan perusahaan itu juga bisa dibilang kerap tepat waktu.
“Tapi di kolom masalahnya memang tidak ada menceritakan masalah. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
Ia mengatakan, BP Batam masih akan berkomunikasi dengan pihak pengelola kawasan untuk mencari formula yang tepat, agar kejadian serupa tak terulang untuk kesekian kali.
Selain PT Hantong dan PT Nagano, sejak periode Januari hingga Juni 2018 ini, setidaknya sudah empat perusahaan yang melapor tutup dan minta dicabut izin usahanya.
Baca juga: Bos Perusahaan Jepang Kabur, Disnaker Minta Perusahaan Asing di Batam Terbuka
Nilai investasi ke empat perusahaan itu yakni sebesar 7,4 juta dolar Amerika. Alasan tutup, lebih karena produk yang dihasilkannya kalah bersaing. Empat perusahaan ini juga diluar PT Artana Karya Indonesia, yang disebut-sebut juga mengalami kasus serupa dengan PT Hantong dan Nagano, yaitu pemiliknya kabur.
“Mereka yang empat ini sudah tutup. Kalau Artana Karya Indonesia, baru dengar,” kata Ady.
Sementara dari sisi investasi, sebelumnya BP Batam mencatat rencana investasi pendaftaran penanaman modal yang masuk periode Januari-Juni 2018 sebesar 391 juta dolar Amerika. Sedangkan realisasi izin usaha pada semester I 2018 sebesar 124 juta dolar Amerika.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang menilai, permasalahan yang terjadi di PT Nagano Drilube, murni kesalahan manajemen. Tidak ada kaitannya dengan regulasi yang ada di Indonesia, khususnya Batam.
Potensi tutupnya perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Batamindo, Mukakuning ini sendiri, lanjutnya, bisa saja karena kesulitan keuangan atau ada konflik di manajemen. Dari informasi yang didapatnya, kondisi terakhir perusahaan itu mendapat subsidi dari perusahan induk.
“Kalau ada perusahaan induk, biasa itu mensubsidi. Kita tahu dia disubsidi dan BKPM tahu perkembangannya, tapi masalah pastinya kita tidak tahu,” pungkasnya. (SR01)
