BATAM, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Kota Batam Kepulauan Riau membutuhkan kebijakan khusus terkait pemenuhan kebutuhan pangan, agar terhindar dari impor ilegal.
“Dibutuhkan kebijakan agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi tanpa impor ilegal,” kata Menteri Sri Mulyani di Batam, Selasa (15/1).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terus melakukan penindakan impor ilegal, termasuk pemasukan bahan pangan tanpa izin di wilayah perbatasan.
Ia meminta aparat bea dan cukai untuk tetap bersikap tegas dan konsisten terhadap penegahan upaya penyelundupan yang menimbulkan kejahatan ekonomi.
Baca juga: Rawan Penyelundupan, Pemerintah Luncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Batam
Namun, di sisi lain, kebutuhan pangan di perbatasan tetap bisa terpenuhi.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada aturan tersendiri untuk Batam.
Ia juga mendorong penertiban hukum tanpa membuat masyarakat kesulitan.
Meski demikian, kedua Menteri tidak menjelaskan kebijakan yang akan dibuat untuk pemenuhan pangan kota yang berseberangan dengan Singapura dan Malaysia itu.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun pernah meminta kebijakan khusus impor pangan, terutama beras.
Sebagai daerah perbatasan, Nurdin mengatakan Provinsi Kepri kerap dihadapkan dengan persediaan beras yang terbatas akibat panjangnya jalur distribusi dari daerah penghasil.
“Dari dulu Kepri seperti itu, makanya kita berharap ada kebijakan dari pusat,” katanya.
Usulan kuota impor beras, kata dia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Batam atau Karimun, tetapi berlaku di semua kabupaten dan kota. (Ant/SR01)
