JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menilai masuknya investor dengan melirik kawasan industri di Batam lebih penting ketimbang mengurusi regulasi terkait dualisme kewenangan pengelolaan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan pemerintah daerah.
Terlebih, keputusan pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah patut dicurigai memiliki kepentingan lain.
“Rencana Presiden Jokowi mengalihkan kepemimpinan BP Batam ke Wali Kota Batam sarat kepentingan politis,” kata Riza dalam diskusi bertajuk “Batam Mau Diapain?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).
Riza beragumen rencana itu digulirkan di tahun politik dan harus beres sebelum Pilpres 2019. Selain itu, penunjukan Wali kota sebagai penanggung jawab juga dinilai politis.
“Dengan memindahkan tugas dan fungsi BP Batam ke wali kota, sama saja memindahkan masalah ekonomi ke politik. Wali kota itu jabatan politik,” jelasnya.
Ketua DPP Gerindra itu menilai pelimpahan wewenang melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang wali kota merangkap jabatan.
“Karena (pemerintah) ngebet, ada UU yang dilanggar, ini bahaya. Kami di DPR akan protes,” ujarnya.
Riza menuding ada pihak-pihak di Istana yang mencampuri keputusan Jokowi tersebut.
Hal itu dicontohkan Riza soal pengumuman kebijakan. Seusai rapat terbatas, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan membubarkan BP Batam. Lalu beberapa saat kemudian mengatakan hanya akan melakukan perombakan.
“Jadi, jelas soal BP Batam ada kepentingan politik tertentu dan bukti lemahnya Istana yang dipengaruhi genderuwo,” tuturnya.
Senada dengan Riza, Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan bahwa keputusan pemerintah terlalu terburu-buru meleburkan BP Batam. Ia khawatir, kalau pengelolaan itu dileburkan rentan disusupi kepentingan politik.
“Sekarang di bawah kepemimpinan wali kota, manajemen politik, risikonya ada. Ada kepentingan partai politik dalam upaya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam,” kata La Ode dalam diskusi tersebut.
La Ode mengatakan beberapa tahun terakhir sudah terjadi penurunan investasi di Kota Batam. Ida menduga hal itu terjadi karena terus-menerus terjadi pergantian Direksi BP Batam, yang berujung pada investasi di sana terjadi guncangan.
Kondisi itu, kata La Ode, dilakukan karena tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sendiri.
“Kami duga adalah karena guncangan terus-menerus yang terjadi di Batam, dan kebijakan pemerintah yang mengganti direksi atau pengelola BP Batam tahun 2016 yang lalu yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Batam tumbuh hanya 2 persen tahun 2017,” ujarnya. (SR01)
Berita ini telah tayang di Seruji.co.id dengan judul “DPR Nilai Peleburan BP Batam Sarat Kepentingan Politis”
