PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang kini melambat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat peresmian Gedung OJK Riau di Pekanbaru, Senin (17/9).
“Pemerintah pusat dan OJK selalu mencermati perkembangan ekonomi nasional, termasuk targetnya. Di Pusat kita selalu berkoordinasi bahu membahu termasuk dengan Komisi XI. Di daerah antara OJK dan pemangku kebijakan harus terbangun komunikasi,” ujar Heru Kristiyana.
Menurut Heru, dukungan para pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan kinerja OJK sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Kita semua harus berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi, hal ini perlu didukung. Kami juga dituntut melakukan perlindungan konsumen lewat OJK di daerah,” kata Heru.
Menurut anggota Dewan Komisioner OJK ini, OJK harus menjalankan semua kebijakan pusat di daerah karena pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kita berharap OJK di Riau terus menerapkan kebijakan pusat di daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan beberapa kebijakan pusat yang menjadi tugas untuk diterapkan di daerah. Diantaranya, mendorong stabilitas industri jasa keuangan, kinerja literasi, memacu potensi kredit sektor pertanian dan pariwisata.
“OJK sudah mengeluarkan kebijakan dengan melonggarkan kredit pembelian tanah yang dulunya gak boleh, sekarang boleh tetapi dibatasi hanya untuk pembangunan perumahan, ekspor kita berikan kelonggaran, lalu bank di daerah memberikan kredit di 10 destinasi wisata dan sebagainya,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Jon Erizal menambahkan pihaknya dalam pertemuan pembahasan pertumbuhan ekonomi ke depan akan melibatkan OJK, karena kini tugasnya sudah terpisah dari BI sebagai pengawas literasi keuangan.
“Saya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah, ke depan OJK harus dihadirkan. Kita berharap Riau bisa mengikuti pemerintah pusat,” ujar Jon.
Menurut Jon, untuk mendorong ekonomi bertumbuh perlu ada peningkatan daya beli di masyarakat.
“Oleh karenanya, pemerintah juga harus punya upaya bagaimana caranya mengalokasikan belanja untuk mendorong daya beli tersebut dalam jangka pendek bukan panjang,” pungkasnya. (Ant/SR01)
