BENGKALIS, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Provinsi Riau menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah setempat terlibat kepanitian pada Pemilu atau Pilpres 2019.
“Tidak ada larangan yang tegas baik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 yang melarang ASN terlibat dalam kepanitiaan Pemilu, menjadi anggota KPPS,” ujar Pelaksana Tugas Kadiskominfotik Bengkalis Johansyah Safri, Senin (24/9).
Keikusertaan ASN dalam KPPS, kata Johan, tak boleh meninggalkan tugas utamanya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Misalnya ada ASN yang bekerja sebagai guru, maka kewajiban mengajarnya tidak boleh ditinggalkan gara-gara kegiatan Pemilu 2019. Begitu juga jika ada PNS tenaga kesehatan, harus tetap mengutamakan pelayanan medis masyarakat.
“Kecenderungan di masyarakat, ASN kerap merangkap sebagai tokoh masyarakat, sehingga sering diajak menjadi bagian dari KPPS. Mungkin itu salah satu pertimbangan atau alasannya tak dilarang,” imbuh Johan.
Meski tak ada larangan yang tegas baik dalam PKPU maupun dalam UU tentang ASN, namun ASN di daerah ini diminta untuk berhati-hati dan tetap menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Dalam Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tentang netralitas ASN, dijelaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Harus netral,” jelasnya.
Johan menambahkan, setiap ASN di daerah ini yang akan terlibat dalam panitia penyelenggara Pemilu 2019, sebaiknya harus mendapatkan izin secara tertulis atau berkoordinasi terlebih dahulu dari dengan atasannya.
“Selain itu, setiap ASN dituntut berintegritas dan tidak melakukan politik praktis atau memihak terhadap salah satu calon,” pungkasnya. (Ant/SR01)
