close

Ini 5 Alasan PT TUN Jakarta Tolak Banding dan Tetap Bubarkan HTI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak permohonan banding perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, putusan ini menguatkan Surat Keputusan (SK) pembubaran HTI oleh Kemenkumham.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding, dengan tambahan pertimbangan hukum,” kata Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang dikutip di http://pttun-jakarta.go.id, Rabu (26/9).

Sebagaimana dikutip dari putusan PT TUN Jakarta nomor 196 B/2018/PT.TUN.JKT, berikut ini 5 alasan PT TUN Jakarta menolak permohonan banding dan tetap membubarkan HTI.

1). HTI terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengembangkan ajaran atau paham khilafah dan ajaran khialaf yang dianut pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan menyebarkan ajaran atau paham tersebut yang arah atau jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila dan UUD 1945, serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah islamiah.

2). Sisten penegakan hukum administrasi menguji keabsahan keputusan tata usaha negara mencakup aspek prosedur, kewenangan dan substansi. Dalam kasus a quo, prosedur pembentukan objek sengketa (SK Kemenkum HAM) diputuskan secara jelas dan memadai karena didukung fakta yang benar.

3). SK Kemenkum HAM dalam objek sengketa a quo, sesuai Perpu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

4). Meski Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan berlaku perspektif ke depan, namun sebagaimana telah dipertimbangkan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran materiil, majelis berbendapat pengujian terhadap objek sengketa dapat dilakukan dengan cara menelusuri fakta pelanggaran yang sama yang dilakukan berkelanjutan dampai dengan perpu diberlakukan.

5). UU Senantiasa tidak lengkap dan itu disebabkan oleh kelemahan bawaan dari sistem hukum tertulis (kodifikasi). Karena berganti UU tetapi memuat larangan yang sama, di situlah kelemahan bawaan sistem hukum tertulis terjadi karena batasan pengertian atau makna substantif mengenai larangan tersebut berubah sehingga tidak konsisten. Padahal, suasana kebatinan atau ratio legis awal pembentukan UU adalah melarang terhadap organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan, menyebarluaskan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, serta idiologi paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Baca juga: PT TUN Tolak Banding, Pembubaran HTI Tetap Sah

Sebelumnya, HTI mengajukan banding setelah kalah melawan pemerintah di PTUN.

Dalam putusannya, Majelis hakim PTUN Jakarta pada 7 Mei 2018 menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM.

Majelis hakim menilai Langkah Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 untuk mencabut status badan hukum HTI sudah tepat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah memilih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.  (SR01)


  • 1
    Share

KOLOM

Mengurai Sengkarut Pikir Negeri

Oleh: Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya SERUJI.CO.ID - Awalnya adalah reformasi yang dibayangi kekhawatiran 30 tahun kediktatoran Soeharto yang akan terulang, maka konstitusi...

Mengurai Sengkarut Pikir Negeri

Oleh: Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya SERUJI.CO.ID - Awalnya adalah reformasi yang dibayangi kekhawatiran 30 tahun kediktatoran Soeharto yang akan terulang, maka konstitusi...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Meski Hujan Guyur Pekanbaru, Jamaah Subuh Padati Tabligh Akbar Ustadz Somad

Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru sejak dini hari, tidak menyurutkan semangat warga untuk hadir pada Sholat Subuh berjamaah dan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad (UAS) di Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin, Jalan Bukit Barisan, Tenaya Raya, Pekanbaru. Dalam Tabligh Akbar-nya kali ini, UAS mengangkat tema "Solusi Islam Dalam Menuntaskan Kemiskinan".

Akhirnya Rekapitulasi 34 Provinsi Selesai: Jokowi Menang 55,41 Persen, Inilah Rinciannya

Dengan selesainya rekapitulasi Provinsi Papua maka Jokowi-KH Ma’ruf berhasil meraih dukungan rakyat sebanyak 85.036.828 suara, atau 55,41 persen dari total suara sah yang berjumlah 153.479.321 suara. Sementara, Prabowo-Sandiaga meraih dukungan sebanyak 68.442.493 suara (44,59%).

Penumpang Pesawat di BIM Turun Hingga 3.000 Orang Per Hari

PADANG PARIAMAN, SERUJI.CO.ID - PT Angkasa Pura II menyatakan...

Hadapi Pemilu 2019, PKS Sumut Gelar Kemah Bakti Nusantara

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera...

Yusril: Dukungan PBB Cenderung ke Jokowi-KH Ma’ruf

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai...

Nekat Jadi Kurir Sabu, Mahasiswa Ini Bersama Rekannya Diciduk Polisi

DUMAI, SERUJI.CO.ID - Seorang mahasiswa berinisial A (25) dan...

Bawaslu Tanjungpinang Gelar Lomba Menulis Pantun Bertema Pemilu 2019

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang,...

Akhirnya Rekapitulasi 34 Provinsi Selesai: Jokowi Menang 55,41 Persen, Inilah Rinciannya

Dengan selesainya rekapitulasi Provinsi Papua maka Jokowi-KH Ma’ruf berhasil meraih dukungan rakyat sebanyak 85.036.828 suara, atau 55,41 persen dari total suara sah yang berjumlah 153.479.321 suara. Sementara, Prabowo-Sandiaga meraih dukungan sebanyak 68.442.493 suara (44,59%).

TERPOPULER