TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyoroti penerapan kebijakan tunda bayar yang bisa berakibat perusahaan rekanan pemerintah terancam tutup.
“Akibat pemprov tunda bayar, banyak perusahaan jadi buntung, bahkan potensial gulung tikar,” ujar anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Rabu (3/10).
Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan DPRD Kepri ini mengatakan, kebijakan tunda bayar dilakukan pemerintah karena defisit anggaran.
Dijelaskan olehnya, defisit anggaran disebabkan target pendapatan yang bersumber dari pusat meleset.
“Sementara rencana pembangunan telah disahkan, dan banyak kegiatan pemerintahan sudah dilaksanakan sejak awal 2018,” ujarnya.
Defisit anggaran menyebabkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh sebagian kontraktor tidak dapat dibayar.
“Salah satu efek dari APBD yang defisit, dan yang hanya menggantungkan sumber dari pusat adalah banyak tertundanya pembayaran oleh pemprov kepada perusahaan,” jelasnya.
“Perusahaan yang telah diputuskan pemerintah sebagai pelaksana kegiatan yang bersumber dari APBD sudah menjalankan kewajiban tetapi karena uang tidak ada, harus menunggu pemerintah bayar tahun depan,” imbuhnya.
Iskandarsyah merasa kasihan terhadap nasib kontrator yang harus gigit jari pada tahun ini, padahal energinya sudah banyak terkuras untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan tahun ini.
“Kasihanlah harus ditunda pembayarannya. Akhirnya keuntungan tidak dapat karena harus menunggu lama pencairan. Bisa jadi bukan untung yang didapat tapi buntung,” ucapnya.
Ia menduga, jika modal tidak banyak dan berutang kepada bank, maka perusahaan tidak dapat melunasi utang, bahkan harus membayar bunga. Kondisi itu tentu memperparah kondisi perusahaan.
“Banyak kontraktor dikejar-kejar utang,” katanya.
Kondisi seperti ini juga terjadi pada tahun 2017. Keinginan Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk menyelesaikan persoalan defisit anggaran, ternyata tidak terealisasi karena tahun ini juga terjadi defisit anggaran.
“Solusinya, pemprov harus lebih mandiri dalam hal sumber fiskal. Kepri butuh uang dari pusat, tetapi kalau mereka tunda bayar akhirnya bermasalah,” ujarnya.
Iskandarsyah berharap gubernur dan tim anggaran pemerintah daerah serius dan kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Saran kami juga, jika uangnya pas-pasan, pangkas anggaran belanja APBD terlalu banyak yang tidak penting dan tidak prioritas,” tegasnya. (SR01)
