Pemulung terbesar reformasi adalah partai politik yang terbukti gagal melakukan tugas utamanya untuk menghadirkan kebajikan publik. Kebanyakan para petugas partai malah asyik berpestapora merampok anggaran pembangunan. Yang kita saksikan saat ini adalah pesta kemaruk kekuasaan. Memang salah satu buah reformasi yang terbesar adalah rebutan jabatan eksekutif.
Kemaruk kekuasaan itu diwujudkan dengan dua cara untuk menyiasati batasan jabatan 2 periode. Pertama, membentuk dinasti politik. Setelah dua periode menjabat, dilanjutkan oleh anak atau istri. Jika bisa, dari istri pertama dilanjutkan oleh istri kedua.
Kedua dengan cara akselerasi. Jabatan Wali Kota belum selesai, maju ke pemilihan Gubernur. Jika perlu dengan partai politik lain. Jabatan Gubernur belum selesai, maju ke Pemilihan Presiden. Setelah itu minta 2 periode. Bahkan ada gubernur yang menyebut dirinya sukses dan minta menjabat dua periode untuk menuntaskan kesuksesannya. Kesuksesan itu sekarang diluluhlantakkan oleh bencana. Waktu akan membuktikan apakah istrinya akan maju dalam Pilgub periode berikutnya.
Ketuhanan adalah dasar kehidupan bernegara kita yang bhinneka ini. Negeri ini dibentuk atas berkat rahmat Allah. Iman itu perlu diekspresikan dalam praktek. Bukan sekedar identitas semu.
Namun arus balik sengkarut pikir itu ingin menjauhkan Tuhan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu mempersilahkan setan-setan untuk menggantikannya. Dalam konteks ini kita perlu mencermati Muhammad Rasulullah. Dia dan juga penerusnya yang empat tidak memberikan jabatan pada sahabat yang meminta-minta jabatan. Jabatan adalah amanah.
Memegang amanah adalah bak menggenggam bara api yang diterima dengan ketakutan, lalu menyebut inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, bukan kesenangan dengan menyebut alhamdulillah.
Jabatan adalah amanah yang perlu segera dilepas, bukan dipegang erat-erat berlama-lama.
Di samping itu memperlama jabatan dengan membuka peluang menjabat 2 periode menimbulkan masalah. Pertama, pejabat sering kehilangan fokus di akhir periode pertama karena sibuk memantaskan diri untuk maju di periode berikutnya. Upaya memantaskan diri ini sering menimbulkan perilaku aneh dan tak wajar kalau bukan manipulatif.
Kedua, menghambat regenerasi. Pejabat-pejabat kita makin tua. Kaderisasi mandeg.
Ketiga, memperlama masa tugas tidak menjamin akan memperbaiki kinerja. Gejala ini disebut student syndrome. Mahasiswa cenderung menyelesaikan tugas pada saat-saat terakhir. Namanya last hour panic. Masa awal sisanya dipakai untuk bermalas-malasan. Lalu tergopoh-gopoh di ujung periode, terutama agar bisa menjabat lagi dua periode.
Sudah cukup hiruk pikuk demokrasi yang mahal dan melukai ini. Kita harus segera kembali ke Negara Proklamasi. Sengkarut pikir di negeri ini harus segera diakhiri dengan menghadirkan hikmah kebijaksanaan dan mengusir kedunguan.
Gunung Anyar, 2/9/2018
