close

Cegah Kecurangan Pajak, Pekanbaru Pasang 275 Tapping Box di Tempat Usaha

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memasang 275 “tapping box” atau perekam transaksi di sejumlah hotel, restoran, rumah makan, dan tempat usaha lain.

“Jumlah ini masih minim dari target yang akan kami pasang,” kata Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, di Pekanbaru, Jumat (11/1).

Zulhelmi Arifin menjelaskan pihaknya sedang menyasar seluruh lokasi tempat usaha yang ada di Kota Pekanbaru untuk dipasangi alat “tapping box”.

Penyisiran pemasangan tentunya dengan cara persuasif dan meminta kesadaran pemilik usaha agar apa yang diharapkan yakni membayar pajak dengan jujur bisa terwujud.

“Sampai hari ini sudah ada 275 yang kami pasang, dari target 2.000 “tapping box” dalam kurun dua tahun ke depan,” ujar dia.

Ia mengakui pemasangan “tapping box” masih mendapat pertentangan secara sepihak. Namun pendekatan kepada Wajib Pajak (WP) akan terus dilakukan

Ia mengatakan, tujuan pemasangan “tapping box” untuk meminimalkan kecurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Namun tetap saja ada yang tidak jujur, sebab sistem pelaporan pajak memang menghitung sendiri besaran pendapatannya.

“Itupun sudah dipasang (tapping box), masih ada juga wajib pajak yang curang,” katanya.

Untuk mengatasi WP yang curang, pihaknya melakukan pengawasan dan pemantauan. Kemudian diperingati untuk membayar selisihnya.

“Yang curang sudah kami panggil dan meminta melunasi selisih pajaknya. Selisih pembayarannya cukup besar, ada Rp2 juta hingga Rp3 juta,” ungkapnya.

Ditambahkan dia untuk wajib pajak yang tidak mau melunasi selisih pembayaran pajaknya, Bapenda mengancam akan mencabut izin usaha tempat usaha bersangkutan.

“Awalnya kami akan pasang stiker belum lunas pajak di lokasi usaha tersebut. Kalau stikernya dicabut, kami segel. Tapi, kalau segel juga dicabut, sanksi terakhir dengan pencabutan izin usaha,” pungkasnya. (Ant/SR01)


  • 6
    Shares

KOLOM

Mengurai Sengkarut Pikir Negeri

Oleh: Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya SERUJI.CO.ID - Awalnya adalah reformasi yang dibayangi kekhawatiran 30 tahun kediktatoran Soeharto yang akan terulang, maka konstitusi...

Mengurai Sengkarut Pikir Negeri

Oleh: Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya SERUJI.CO.ID - Awalnya adalah reformasi yang dibayangi kekhawatiran 30 tahun kediktatoran Soeharto yang akan terulang, maka konstitusi...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Meski Hujan Guyur Pekanbaru, Jamaah Subuh Padati Tabligh Akbar Ustadz Somad

Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru sejak dini hari, tidak menyurutkan semangat warga untuk hadir pada Sholat Subuh berjamaah dan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad (UAS) di Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin, Jalan Bukit Barisan, Tenaya Raya, Pekanbaru. Dalam Tabligh Akbar-nya kali ini, UAS mengangkat tema "Solusi Islam Dalam Menuntaskan Kemiskinan".

Penumpang Pesawat di BIM Turun Hingga 3.000 Orang Per Hari

PADANG PARIAMAN, SERUJI.CO.ID - PT Angkasa Pura II menyatakan...

Hadapi Pemilu 2019, PKS Sumut Gelar Kemah Bakti Nusantara

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera...

Yusril: Dukungan PBB Cenderung ke Jokowi-KH Ma’ruf

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai...

Nekat Jadi Kurir Sabu, Mahasiswa Ini Bersama Rekannya Diciduk Polisi

DUMAI, SERUJI.CO.ID - Seorang mahasiswa berinisial A (25) dan...

Bawaslu Tanjungpinang Gelar Lomba Menulis Pantun Bertema Pemilu 2019

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang,...

Polri Buka Penerimaan Calon Perwira Melalui SIPSS

BATAM, SERUJI.CO.ID - Polri membuka seleksi penerimaan calon perwira...

TERPOPULER

UMSP 2018 Ditetapkan, Ini Besaran Upah Minimum Sektor Migas di Riau

UMSP 2018 telah ditetapkan dengan SK Gubernur, ini besaran Upah Minimum Sektor Migas di Riau.

Inilah Daftar Upah Minimum di 33 Provinsi untuk Tahun 2019

Dengan kenaikan UMP 8,03 persen, inilah daftar upah minimum di 33 Provinsi di Indonesia tahun 2019.