JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem siap melakukan langkah-langkah hukum terhadap mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Era di Jokowi, Rizal Ramli. Pasalnya Rizal Ramli diduga telah mendiskreditkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi melalui pernyataan lisan dan tulisannya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers yang digelar di DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/9).
Sebelum mengambil langkah hukum lebih jauh, Partai Nasdem terlebih dahulu akan segera melayangkan somasi kepada Rizal Ramli untuk mengklarifikasi dan menarik kembali pernyataannya.
“Somasinya sudah kami siapkan tinggal menunggu momentum. Kami sebagai sayap partai menunggu instruksi partai. Kami dalam tempo yang sangat segera siap menyampaikan somasi kepada RR untuk mempertanggungjawabkan, mengklarifikasi semua penodaan, penistaan dan pengrusakan kehormatan terhadap Ketua Umum,” ujar Hermawi Taslim.
Hermawi mengatakan dirinya akan menyampaikan somasi tersebut kepada Rizal pada besok, Rabu (12/9).
“Jika dalam 3×24 jam tidak direspons, maka kami akan lanjutkan ke jalur hukum,” tegasnya.
Menurutnya, pernyataan Rizal Ramli setidaknya telah memenuhi dua unsur delik dalam Bab XVI tentang Penghinaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 310 dan Pasal 311.
“Setidaknya telah memenuhi dua unsur delik yang pertama Pasal 310 Ayat 1 dan Pasal 311 Ayat 1 KUHP, dengan sengaja merusak kehormatan orang lain, menuduh melakukan sesuatu perbuatan yang tuduhan itu telah tersiar. Kejahatan penistaan dengan tulisan, ini diancam hukuman empat tahun sesuai Pasal 311 Ayat 1,” kata Hermawi Taslim.
Sebelumnya, Rizal Ramli melalui akun twitternya @RamliRizal, menyindir Jokowi terkait terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menyentuh angka Rp 15.000/dolar.
Menurut Rizal Ramli, Jokowi adalah seorang pemberani, yang berani memerintahkan penggunaan peluru tajam pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI tahun 2015.
“Pengalaman & pengamatan saya, Pres @jokowi orang berani. Misalnya minta pengunaan peluru tajam Hari ABRI 2015,” tulisnya di akun twitter, Jumat (7/9).
Tetapi, Rizal Ramli menyayangkan sikap Jokowi yang tidak tegas dalam menghadapi konflik kepentingan, terutama berhadapan dengan para politisi pendukungnya serta anggota kabinet.
“Tapi tidak berani jika menyentuh kepentingan vested-interest disekitarnya, spt Mentri Enggar, Mentri BUMN, Ratu Utang dll. Main quota impor + grogoti elektibilitas Jkw,” lanjutnya.
Kemudian saat dialog “Indonesia Business Forum” yang ditayangkan stasiun TV One pada 6 September 2018 lalu, Rizal Ramli sempat menyebut nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di balik impor besar-besaran yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dimana Enggartiasto Lukita adalah kader Partai Nasdem.
Berikut pernyataan Rizal Ramli yang menurut Nasdem yang ditayangkan di TV One.
“Sebetulnya biang keroknya ini menteri perdagangan saudara Engar, ya. Misalnya impor dari garam dia lebihkan 1,5 juta ton, petani garam marah, yang kedua impor gula dia tambahkan 2 juta ton, impor beras dia tambahin 1 juta ton, termasuk yang Faisal katakan tadi soal ban.”
“Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, ya, cuma Presiden Jokowi gak berani negur, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti mereka ini, pada main dari komisi, dari importir yang sedemikian besarnya.”
