PADANG, SERUJI.CO.ID – Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) mendesak pemerintah serius mencegah penyebaran penyakit masyarakat Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat karena jumlah mereka terus bertambah banyak.
“Bila mereka serius dalam melakukan penanganan, tentu penyakit masyarakat ini dapat berkurang. Pemerintah daerah memiliki perangkat dan anggaran untuk itu,” kata Ketua MTKAAM, Irfianda Abidin di Padang, Senin (15/10).
Menurutnya, pencegahan bisa dimulai dengan Dinas Pendidikan bersama Kantor Kemenag melakukan sosialiasasi terhadap pelajar di seluruh Sumbar dan menanamkan bahwa LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan melanggar syariat agama.
“Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan harus gencar memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa perilaku LGBT melanggar norma sosial, adat dan agama,” ujarnya.
Selain itu, katanya, datuk dan penghulu di setiap nagari mampu menjaga kampung mereka dari hal tersebut dengan melakukan pengawasan bersama. Apabila ditemukan ciri yang mengindikasikan LGBT langsung ditegur dan ditindak sehingga mereka tidak dapat berkembang.
“Kami tidak ingin azab Allah berupa bencana turun ke Sumbar seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Luth yakni bangsa Sodom. Kita ingin seluruh pihak berperang menghadapi LGBT, sama seperti memerangi narkoba yang dapat merusak generasi muda,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Amora Lubis mengatakan jumlah masyarakat yang terkena penyakit masyarakat LGBT ini semakin banyak di hampir semua kalangan.
Baca juga: Legislator: Pemberantasan LGBT Harus Melalui Perda
Menurutnya, penguatan di lingkungan masyarakat perlu dilakukan karena berkembangnya LGBT ini akibat adanya pembiaran yang dilakukan masyarakat.
“Sepertinya fungsi sosial tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya seperti ninik mamak, cadiak pandai maupun alim ulama yang seharusnya menjaga nagari (desa adat) mereka,” ujarnya.
Menurutnya, apabila ada gelagat yang mencurigakan terjadi di wilayah mereka seharusnya langsung disikapi berupa dinasehati dan ditegur sehingga fungsi pengawasan berjalan mulai di lingkungan terendah seperti keluarga hingga lingkungan masyarakat.
“Ini yang perlu kita hidupkan kembali sehingga masyarakat risih melakukan perilaku yang menyimpang dan menyalahi norma yang ada. Apabila seluruhnya berjalan baik maka penyakit masyarakat tersebut akan dapat hilang dari daerah ini,” pungkasnya. (SR01)
