PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Akibat adanya defisit keuangan sehingga tak bisa ada penambahan lagi, akhirnya Pemerintah Provinsi Riau meniadakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.
“Tak ada APBD Perubahan Riau, positif. Penyebabnya macam-macam, yang jelas tak bisa kita buat APBD-P,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim di Pekanbaru, Selasa (2/10).
Menurutnya, karena dana tidak ada lagi dan waktu hanya tinggal tiga bulan tahun ini. Oleh karena itu ia meminta semua pihak menerima saja daripada nanti jika dibuat juga bisa jadi masalah.
“Dana yang diharapkan itu tidak ada, kalau tidak ada mau diapakan lagi. Sama seperti anak kita kalau minta uang, kalau tidak ada mau diapakan,” ucapnya.
APBD Riau tahun 2018 sendiri sebelumnya ditetapkan sebanyak Rp10 Triliun lebih. Namun dalam perjalanannya diungkapkan akan ada penundaan dana perimbangan dari pemerintah pusat karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018 juga tidak ada.
Menanggapi hal ini, Anggota Badan Anggaran DPRD Riau Suhardiman Amby menilai Pemprov Riau telah menciderai kepentingan masyarakat. Pasalnya sangat banyak kegiatan yang bergantung ke dalam APBD Perubahan tersebut.
Ia menjabarkan beberapa item yang seharusnya masuk ke dalam APBD Perubahan. Diantaranya gaji pegawai, gaji guru honor kontrak daerah hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Belum lagi masalah rasionalisasi yang disebabkan defisit anggaran,” kata Politisi Hanura itu.
Jika hal itu tetap dilaksanakan Pemprov tanpa adanya perubahan, maka kegiatan itu dirasa Suhardiman telah melanggar aturan.
“Kebijakan dalam penggunaan anggaran harus berdasarkan ketuk palu sidang paripurna. Tapi ini tidak. Kalau mereka tetap laksanakan rasionalisasi misalnya, atau pembayaran TPP maka kegiatan itu adalah ilegal dan melanggar hukum,” jelasnya. (SR01)
