Bawaslu Riau Terima Laporan Warga Tak Diizinkan Mencoblos

pilkada riau 2018
Kantor Bawaslu Riau. (foto:Istimewa)

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menerima laporan seorang warga Pekanbaru yang merasa dirugikan dan tidak senang oleh keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena tidak diizinkan mencoblos.

“Laporan masuk Jumat 29 Juni 2018, Sekitar pukul 11.00 WIB ke Bawaslu,” kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru, Sabtu (30/6).

Rusidi Rusdan menjelaskan awalnya pihaknya didatangi pelapor berinisial F beralamat Komplek Transito, Pekanbaru untuk melaporkan KPPS Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Loading...

Kronologis kejadian, berdasarkan keterangan F adalah pada awal pendataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melakukan coklit, pelapor telah menyerahkan identitasnya kepada pejabat setempat (RW).

Ketika pembagian undangan pemilih C6, F telah menanyakan kepada RW bahwa yang bersangkutan belum menerima undangan C6. Jawaban dari RW, kemungkinan undangan untuk F tercecer.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2018 malam hari, F berangkat ke alamat tinggal sebelumnya untuk menanyakan perihal undangan C6 kepada tetangga yang tinggal di komplek yang sama. Namun Undangan untuknya juga tidak ada.

Kemudian pada tanggal 26 Juni 2018, salah satu warga komplek perumahan memberikan undangan kepada F, namun dengan nama berbeda.

Mengetahui bahwa dirinya tidak terdaftar, F kembali ke Pekanbaru. Sekitar jam 10 pagi tanggal 27 Juni 2018.

F datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan membawa KTP elektronik, setelah dilakukan pengecekkan di DPT oleh panitia KPPS, disampaikan bahwa F tidak terdaftar dalam DPT, kemudian diminta untuk datang kembali setelah jam 12 siang dan sebelum jam 1 siang.

F tidak terima dengan saran yang diberikan, kemudian meminta surat/berkas untuk bukti autentik bahwa dirinya tidak diizinkan mencoblos oleh Ketua KPPS TPS untuk dilaporkan ke Bawaslu Riau.

Ia menambahkan berdasarkan surat yang diberikan F kepada Bawaslu Riau, berkas C2-KWK (catatan kejadian khusus) yang dikeluarkan KPPS TPS Pematang Kapau, menyatakan F tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dikarenakan KTP yang dibawa F adalah KTP Pelalawan.

“Selain itu F tidak terdaftar pada DPT serta tidak mempunyai/memiliki Form 5A (Pemilih pindah), sehingga Ketua KPPS TPS tersebut tidak mengizinkan ia untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun ini,” pungkasnya. (Ant/SR01)

Langganan berita lewat Telegram
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU