PAN Minta KH Ma’ruf Amin Mundur sebagai Ketua Umum MUI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Amanat Nasional (PAN) mempermasalahkan status bakal calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin yang masih tetap di kursi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PAN meminta KH Ma’ruf Amin mundur sebagai Ketua Umum MUI, agar MUI akan terseret dalam politik praktis.

“Kita minta Pak Kiai Ma’ruf Amin untuk melepaskan, supaya MUI tidak terseret-seret kepada politik praktis dan MUI tidak tersandera kepentingan politik tertentu,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).

Menurutnya, selama ini posisi Ketua Umum MUI belum pernah terlibat dalam politik praktis atau politik secara langsung.

“Usulan ini (minta mundur, red) berasal dari suara ulama dan masyarakat di bawah agar KH Ma’ruf melepaskan jabatannya di MUI,” ungkapnya.

Yandri memandang, pernyataan KH Ma’ruf yang tidak akan mundur sebagai Ketua MUI sampai dilantik menjadi wapres itu tidak elok disampaikan ke publik.

“Pernyataan itu seolah-olah hanya KH Ma’ruf yang mampu menjalankan roda organisasi di MUI dan tidak ada yang lain,” tuturnya.

Ia meyakini masih banyak ulama yang mampu menggantikan KH Ma’ruf untuk menjalankan organisasi MUI karena organisasi tersebut tidak hanya merepresentasikan satu ormas namun banyak ormas Islam di dalamnya.

“Saya yakin masih banyak ulama yang mampu menjalankan roda kegiatan MUI, seandainya KH Ma’ruf Amin mengundurkan diri sebagai Ketua Umum MUI,” ujarnya.

Di sisi lain, menurutnya, MUI harus berjalan sebagaima biasanya yaitu tidak terganggu oleh dinamika masalah Pemilu Presiden.

“Karena itu, biar Pak Ma’ruf Amin konsentrasi maju sebagai cawapres, wara wiri kemana-mana untuk menyakinkan dirinya layak dipilih, di sisi lain MUI harus berjalan sebagaimana biasanya tidak terganggu oleh dinamika masalah pilpres ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, KH Ma’ruf Amin mengatakan posisinya sebagai Ketum MUI jadi salah satu yang dibahas dalam rapat pimpinan. KH Ma’ruf mengatakan akan merujuk pada AD/ART.

“Kalau harus mundurnya pasti, tapi kapannya itu melihat anggaran dasar, yaitu sesudah saya diangkat jadi wakil presiden,” kata KH Ma’ruf seusai rapim di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/9) (SR01)