close

Presiden Jokowi Teken Perpres Tata Pakaian Acara Kenegaraan dan Resmi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 71/2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Keterangan Sekretariat Kabinet melalui laman resminya (setkab.go.id), Ahad (9/9), di Jakarta, menyebutkan penerbitan Perpres itu didasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) dan pasal 29 ayat (2) UU Nomor 9/2010 tentang Keprotokolan.

Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 71/2018 itu pada 21 Agustus 2018 dan telah diundangkan pada 23 Agustus 2018.

Disebutkan dalam Peraturan Presiden itu, pengertian Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan panitia negara secara terpusat, dihadiri presiden dan/atau wakil presiden serta pejabat negara atau undangan lainnya.

Sedangkan pengertian Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan yang lain.

Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera, sebagaimana dikatakan pada pasal 2 ayat (2,3) Peraturan Presiden Nomor 71/2018 itu.

Jenis pakaian pada Acara Kenegaraan, menurut Peraturan Presiden Nomor 71/2018 ini, terdiri atas: a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; dan d. pakaian nasional. Sedangkan untuk pakaian pada Acara Resmi selain jenis pakaian di atas, juga dapat berupa pakaian sipil harian atau seragam resmi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 71/2018 itu, PSL untuk laki-laki berupa: jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam. Sementara PSL untuk perempuan berupa: jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang bersama-sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Presiden Nomor 71/2018 ini, berupa pakaian dinas upacara bagi TNI dan Polri, serta pakaian dinas yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Adapun pakaian kebesaran berupa pakaian khusus yang digunakan pada upacara resmi, kenegaraan, atau adat.

Untuk pakaian nasional, Peraturan Presiden Nomor 71/2018 itu menyebutkan berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai ketentuan yang ditetapkan Panitia Negara/Kesekretariatan Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk pakai sipil harian atau seragam resmi, menurut Peraturan Presiden Nomor 71/2018 ini, ditetapkan kementerian/lembaga.

“Jenis pakaian lain yang dapat digunakan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yaitu Pakaian Sipil Nasional, berupa: jas beskap tertutup dan memakai saku, celana panjang berwarna sama dengan jas, sarung fantasi, dan peci nasional,” sebagaimana dikatakan pada pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71/2018 itu.

Peraturan Presiden Nomor 71/2018 itu menegaskan pakaian yang digunakan pada Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan terdiri atas: a. PSL; b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; dan/atau d. pakaian nasional.

“Pakaian sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat, dan diatur oleh Panitia Negara,” sebagaimana dikatakan pasal 6 ayat (2,3) Peraturan Presiden Nomor 71/2018 itu.

Sedangkan pakaian yang digunakan dalam Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan, menurut Peraturan Presiden Nomor 71/2018 ini, terdiri atas: a. PSL; b. PSN; c. pakaian dinas; dan/atau d. pakaian nasional.

“Pakaian sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat, dan diatur oleh Panitia Negara,” bunyi Pasal 7 ayat (2,3) Peraturan Presiden Nomor 71/2018 ini.

Pakaian yang digunakan pada Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Resmi, menurut Peraturan Presiden Nomor 71/2018 ini, terdiri atas: a. PSL; b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; d. pakaian nasional; e. pakaian sipil harian atau seragam resmi; dan/atau f. pakaian lain yang telah ditentukan.

“PSL sebagaimana dimaksud juga dapat digunakan untuk kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja, kunjungan pribadi, dan perjalanan transit keluar negeri,” bunyi Pasal 9 Perpres ini.

Sedangkan PSN, menurut Peraturan Presiden Nomor 71/2018 ini, digunakan untuk: a. upacara penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia kepada negara/lkepala pemerintahan asing; b. jamuan atau resepsi pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di dalam negeri; dan c. jamuan atau resepsi pada kunjungan kenegaraan atau kunjungan resmi di luar negeri.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71/2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, pada 23 Agustus 2018. (SR01)


KOLOM

Mengurai Sengkarut Pikir Negeri

Oleh: Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya SERUJI.CO.ID - Awalnya adalah reformasi yang dibayangi kekhawatiran 30 tahun kediktatoran Soeharto yang akan terulang, maka konstitusi...

Mengurai Sengkarut Pikir Negeri

Oleh: Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya SERUJI.CO.ID - Awalnya adalah reformasi yang dibayangi kekhawatiran 30 tahun kediktatoran Soeharto yang akan terulang, maka konstitusi...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Meski Hujan Guyur Pekanbaru, Jamaah Subuh Padati Tabligh Akbar Ustadz Somad

Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru sejak dini hari, tidak menyurutkan semangat warga untuk hadir pada Sholat Subuh berjamaah dan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad (UAS) di Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin, Jalan Bukit Barisan, Tenaya Raya, Pekanbaru. Dalam Tabligh Akbar-nya kali ini, UAS mengangkat tema "Solusi Islam Dalam Menuntaskan Kemiskinan".

Akhirnya Rekapitulasi 34 Provinsi Selesai: Jokowi Menang 55,41 Persen, Inilah Rinciannya

Dengan selesainya rekapitulasi Provinsi Papua maka Jokowi-KH Ma’ruf berhasil meraih dukungan rakyat sebanyak 85.036.828 suara, atau 55,41 persen dari total suara sah yang berjumlah 153.479.321 suara. Sementara, Prabowo-Sandiaga meraih dukungan sebanyak 68.442.493 suara (44,59%).

Penumpang Pesawat di BIM Turun Hingga 3.000 Orang Per Hari

PADANG PARIAMAN, SERUJI.CO.ID - PT Angkasa Pura II menyatakan...

Hadapi Pemilu 2019, PKS Sumut Gelar Kemah Bakti Nusantara

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera...

Yusril: Dukungan PBB Cenderung ke Jokowi-KH Ma’ruf

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai...

Nekat Jadi Kurir Sabu, Mahasiswa Ini Bersama Rekannya Diciduk Polisi

DUMAI, SERUJI.CO.ID - Seorang mahasiswa berinisial A (25) dan...

Bawaslu Tanjungpinang Gelar Lomba Menulis Pantun Bertema Pemilu 2019

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang,...

Akhirnya Rekapitulasi 34 Provinsi Selesai: Jokowi Menang 55,41 Persen, Inilah Rinciannya

Dengan selesainya rekapitulasi Provinsi Papua maka Jokowi-KH Ma’ruf berhasil meraih dukungan rakyat sebanyak 85.036.828 suara, atau 55,41 persen dari total suara sah yang berjumlah 153.479.321 suara. Sementara, Prabowo-Sandiaga meraih dukungan sebanyak 68.442.493 suara (44,59%).

TERPOPULER