PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Akibat mengalami defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Riau mengakui kesulitan pendanaan untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur besar.
“Kalau tak ada lagi perubahan kondisi keuangan, proyek-proyek besar di Riau akan tunda bayar pada masa yang akan datang,” kata Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim di Kota Pekanbaru, Rabu (17/10).
Proyek-proyek infrastruktur besar yang kini sedang dibangun dengan pembiayaan APBD Riau di antaranya adalah pembangunan Jembatan Siak IV dan dua proyek jalan layang di Kota Pekanbaru.
“Kami belum bisa merinci secara spesifik proyek mana yang akan tunda bayar karena kami masih melakukan perhitungan detilnya,” kata Wan Thamrin.
Namun, ia mengutarakan hal ini agar semua pihak, terutama kontraktor pelaksana proyek tersebut, bisa memaklumi kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
Ia mengatakan defisit pada APBD Riau 2018 disebabkan tunda salur atau tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas oleh pemerintah pusat, yang jumlahnya sudah Rp1 triliun lebih. APBD Riau murni pada tahun ini mencapai Rp10 triliun juga termasuk di dalamnya DBH Migas.
Pendapatan asli daerah (PAD) Riau kini hanya bisa mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor untuk menopang APBD.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, target penerimaan pajak kendaraan bermotor Riau pada tahun ini mencapai Rp995,1 miliar dan sudah tercapai sekitar 76 persen, sedangkan terget pajak bea balik nama kendaraan mencapai sekitar Rp820 miliar dengan realisasi sekitar 82 persen.
“Minus keadaan APBD kita, tak ada lagi dana kita padahal ini masih ada bulan Oktober, November, Desember. Akibatnya kenapa, ya karena tunda bayar atau tunda salur DBH Migas. Tahun ini kita tunda salur lebih dari Rp1 triliun, itu tak terkejar dari PAD untuk menutup kekurangan ini,” paparnya.
Karena itu, ia meminta kepada Bapenda Riau untuk bekerja keras memenuhi target dari dua sektor pajak terbesar tersebut. Pegawai Bapenda harus benar-benar turun tangan dan jangan hanya menunggu di kantor saja menanti orang membayar pajak.
“APBD Riau ini sangat tergantung dengan PAD, yang terbesar adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Kalau dua ini tak tercapai juga, kalau kita tak gulung tikar, kita gulung selimut, akan bangkrut,” keluh Wan Thamrin Hasyim.
Pemprov Riau kini sedang membangun dua jalan layang (flyover) di simpang Mal SKA Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Soekarno Hatta dan Pasar Pagi Arengka Jalan HR Soebrantas-Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru. Dua proyek flyover untuk pengurai kemacetan lalu lintas ini akan dilaksanakan selama setahun pada 2018, dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp149,6 miliar untuk flyover Mal SKA, sedangkan flyover Pasar Pagi Arengka anggarannya sebesar Rp75,5 miliar.
Kontraktor dari PT Dewanto Cipta Pratama menangani Flyover Pasar Pagi Arengka, sedangkan PT Sumber Sari Cipta Marga pada proyek Flyover Simpang SKA.
Sementara itu, proyek Jembatan Siak IV berlokasi di Jl Sudirman untuk menyeberangi Sungai Siak ke daerah Rumbai. Kini progres pembangunannya mencapai sekitar 62 persen. Pemprov Riau menargetkan jembatan tersebut bisa digunakan pada akhir 2018, karena sudah sekitar empat tahun sempat pembangunannya dihentikan sementara pada masa Gubernur Annas Maamun pada 2014.
Jembatan Siak IV ini memiliki panjang sekitar 834 meter dengan lebar 18,5 meter. Proyek pembangunan jembatan ini dikerjakan oleh BUMN PT Brantas Abipraya dengan total anggaran pengerjaan sebesar Rp107 miliar dalam anggaran APBD Riau dengan sistem penganggaran tahun jamak (multiyears). (SR01)
