PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Korwil Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Selasa (25/9). Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan karena masih ada yang digaji sangat kecil dan tidak manusiawi.
“Ada guru honor yang digaji dari komite sekolah dan dana Bantuan Operasional Sekolah hanya Rp250 ribu per bulan, ada juga yang Rp300 ribu per bulan. Itu pun per tiga bulan baru cair, mau makan apa mereka,” kata Ketua FHK2I Riau M Alimin saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Selasa (25/9).
Puluhan guru sambil mengenakan baju dinas warna coklat dan batik PGRI warna hitam putih, menyerukan kepada Pemprov Riau untuk memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat. Mereka menggelar aksi damai sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Adapun tuntutan mereka, yakni meminta Pemerintah untuk menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum sampai seluruh Honorer K2 diangkat menjadi PNS, kemudian angkat honorer K2 menjadi PNS tanpa membatasi usia dan tanpa tes, melainkan dari penilaian pengabdian dalam mengajar.
“Kami menolak rencana perjanjian kerja atau kontrak karena itu melukai hati kami. Kalau ada batasan umur maksimal 35 tahun untuk jadi PNS, mayoritas guru honorer K2 sudah lewat semua umurnya,” kata Alimin.
Guru-guru tersebut juga meminta Pemprov Riau, Wali Kota dan Bupati untuk menyuarakan aspirasi para guru honorer agar hidup mereka bisa lebih sejahtera.
Sekretaris Forum Guru Honorer K2 Riau, Said Syamsul Bahri, mengatakan ada sekitar 2.700 guru honorer K2 di Riau yang seharusnya diangkat jadi PNS tanpa tes lagi.
Rencana perjanjian kontrak kerja bagi guru honorer K2 yang ditawarkan Pemerintah, dinilai memposisikan mereka seakan tidak punya kemampuan dan dedikasi sebagai tenaga pendidik.
“Kami dianggap tak punya dedikasi, padahal kami lebih punya pengalaman daripada lulusan baru dari umum. Boleh kita diadu soal kemampuan,” kata Said. (Ant/SR01)