Fahira: Harusnya Berdebat Soal Defisit BPJS, Bukan Soal Istilah “Emak-Emak”

261
Fahira Idris
Anggota DPD RI, Fahira Idris. (foto:Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak diterapkan pada 2014. Jika pada 2017 lalu mengalami defisit sebesar Rp 9,75 triliun, menjelang akhir 2018 ini berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan diperkirakan membengkak menjadi Rp 11,2 triliun.

Menyikapi hal ini, Anggota DPD RI, Fahira Idris menyebut, kondisi defisit BPJS Kesehatan ini lah yang seharusnya jadi diskusi dan perdebatan dalam rangka Pilpres.

“Harusnya kondisi aktual seperti ini jadi tema perdebatan saat ini. Namun, yang jadi ajang perdebatan malah penyebutan istilah “emak-emak” dan klaim merasa kelompoknya paling pancasialis,” kata senator DKI Jakarta ini dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Selasa (18/9).

Loading...

Menurut Fahira, defisit BPJS ini merupakan persoalan yang serius, bila melihat banyak rumah sakit di berbagai daerah sampai harus memasang spanduk pengumuman bahwa BPJS Kesehatan menunggak klaim rumah sakit.

Fahira menganggap persoalan serius, bila melihat di banyak rumah sakit di berbagai daerah sampai harus memasang spanduk pengumuman bahwa BPJS Kesehatan menunggak klaim rumah sakit.

Fahira mengatakan, dirinya khawatir, selama kampanye Pilpres 2019 nanti, publik tidak disuguhkan perdebatan yang substantif dan mendasar terkait berbagai isu yang mendera rakyat. “Ini karena, jika melihat gelagat yang terjadi saat ini dimana perdebatan masih seputar hal-hal yang tidak substantif dan tidak penting,” katanya.

Menurut Fahira, harus ada formulasi dan solusi untuk mengurai kondisi ini agar pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi dan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi tidak terganggu.

“Untuk itu, para bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diharapkan adu konsep, gagasan, dan solusi agar BPJS Kesehatan tidak terus defisit,” harapnya.

Fahira tidak mempersoalkan pemerintah beralasan salah satu sebab BPJS Kesehatan terus defisit adalah karena iuran saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria DJSN.

“Tetapi harus diakui bahwa pembangunan kesehatan nasional yang belum maksimal dan optimal adalah penyumbang terbesar kenapa defisit BPJS Kesehatan semakin membengkak dari tahun ke tahun,” tandasnya.

Ancaman kita saat ini, lanjut Fahira, yang juga menyedot banyak anggaran adalah penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah mulai dari jantung, ginjal, diabetes dan lainnya.

“Namun selama empat tahun ini upaya promotif dan preventif sangat tidak maksimal. Ada program namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang sangat bagus, tetapi banyak masyarakat yang tidak terinformasikan apalagi mengimplementasikannya. Padahal jika konsisten, program promotif dan preventif adalah solusi agar anggaran kesehatan tidak membengkak,” pungkasnya. (SR01)

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN
[vc_row tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5Ijoibm9uZSJ9LCJwaG9uZV9tYXhfd2lkdGgiOjc2NywiYWxsIjp7ImRpc3BsYXkiOiIifX0="][vc_column width="2/3"]

TERBARU

[/vc_column][vc_column width="1/3"][/vc_column][/vc_row]