JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah telah menyiapkan berbagai lokasi, yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
“Hingga saat ini sudah ada 176 titik lokasi yang disiapkan untuk seleksi CPNS tahun ini,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana seperti dikutip dari website Kemenpan-RB, Jakarta Jumat (7/9).
Namun Bima juga mengatakan, jumlah lokasi tersebut kemungkinan akan terus bertambah seiring adanya keinginan daerah yang menyediakan lokasi untuk tes CPNS, serta mempertimbangkan jumlah pendaftar.
Menurut Bima, banyaknya lokasi tes CPNS 2018 merupakan hal yang positif sebab para pendaftar yang berada di daerah dapat dimudahkan dengan lokasi tes yang dianggap dekat dengan tempat tinggalnya.
Pendaftaran CPNS resmi dibuka pada 19 September 2018. Pelamar bisa mendaftarkan diri melalui portal http://sscn.bkn.go.id.
Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015 yang terdiri dari 51.271 instansi pusat (76 kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 instansi daerah.
Berikut tempat tes CPNS yang disiapkan BKN:
1. Kantor BKN Pusat yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Kantor Regional BKN yang terdiri dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional II BKN Surabaya, Kantor Regional II BKN Bandung, Kantor Regional IV Makassar, kantor Regional V BKN Jakarta, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional VIII Banjarmasin, Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional X BKN Denpasar, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Kantor Regional XIII Aceh, Kantor Regional XIV Manokwari.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN terdiri dari: UPT BKN Jambi, UPT BKN Padang, UPT BKN Serang, UPT BKN Semarang, UPT BKN Kendari, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Mataram, UPT BKN Palu, UPT BKN Ambon, UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Sorong,. UPT BKN Pontianak, UPT BKN Mamuju, dan UPT BKN Palangkaraya.
4. Fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. (SR01)
